HERO Jurnal Media,- Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran negara dalam penanganan bencana alam di wilayah Sumatera. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dana negara harus benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak musibah.
Dalam rapat koordinasi bersama para menteri dan
pimpinan lembaga yang digelar di Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025, Presiden
menegaskan bahwa negara membutuhkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk
meringankan beban rakyat. Karena itu, praktik penyelewengan dana, sekecil apa
pun, tidak akan ditoleransi.
Presiden Prabowo juga secara khusus meminta
aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah
daerah. Ia menginstruksikan agar setiap indikasi pelanggaran, termasuk praktik
menaikkan harga bahan atau proyek secara tidak wajar, segera dicatat dan
ditindak sesuai hukum.
Menurut Prabowo, tidak boleh ada pihak yang
mencoba mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang dialami masyarakat akibat
bencana. Kepala negara menegaskan dirinya tidak akan ragu bertindak tegas
terhadap siapa pun yang terbukti melakukan korupsi dalam situasi darurat.
Rapat koordinasi ini digelar usai Presiden
meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh.
Kegiatan berlangsung di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud
Sultan Iskandar Muda, pada Minggu malam. Dalam kesempatan itu, Prabowo
menyampaikan bahwa ia telah melihat langsung kondisi Kabupaten Bireuen serta
progres pembangunan jembatan darurat (bailey) yang dikerjakan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum bersama TNI.
Presiden mengapresiasi pelaksanaan pembangunan
jembatan tersebut yang dinilai berjalan baik. Ia berharap dalam waktu sekitar
satu minggu, jembatan sudah dapat difungsikan sehingga akses masyarakat dan
distribusi logistik bisa kembali lancar.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran
lengkap Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga strategis. Hadir di
antaranya Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri
Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima
TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga
Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Kunjungan ini menjadi kali kedua Presiden
Prabowo mendatangi Aceh setelah bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi
pada 25 November 2025. Ia memastikan pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan
untuk memulihkan akses transportasi dan aktivitas masyarakat secepat mungkin.
Menurutnya, perbaikan jembatan menjadi kunci utama agar proses pembangunan dan
pemulihan lainnya dapat segera dilakukan.
Pemerintah Setujui Bantuan Rp60 Juta untuk
Perbaikan Rumah Warga
Selain penekanan soal pengawasan anggaran,
Presiden Prabowo juga menyetujui alokasi bantuan perumahan bagi korban bencana.
Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp60 juta per unit rumah untuk warga
terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera
Barat. Dana ini ditujukan untuk memperbaiki atau mengganti rumah yang rusak
berat hingga hancur.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat
koordinasi bencana yang sama di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh
Besar. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini
terdapat sekitar 37.546 rumah masyarakat mengalami kerusakan dengan tingkat
beragam, termasuk rumah yang hilang terseret banjir. Angka tersebut masih
bersifat sementara karena proses pendataan terus berjalan.
BNPB menyampaikan bahwa besaran bantuan Rp60
juta selama ini dinilai mencukupi untuk perbaikan rumah yang tidak memerlukan
relokasi, dengan catatan penerima bantuan dapat menambahkan dana pribadi jika
ingin meningkatkan kualitas bangunan.
Untuk mencegah penyalahgunaan, bantuan tidak
akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Seluruh proses pembangunan dan
perbaikan rumah akan dikerjakan oleh Satuan Tugas BNPB. Presiden Prabowo juga
meminta agar perhitungan anggaran memperhatikan potensi kenaikan harga bahan
bangunan dan inflasi.
Sementara itu, bagi warga yang harus
direlokasi, BNPB mengajukan dua skema penanganan. Pertama, pembangunan hunian
sementara (huntara) oleh unsur TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas
Penanggulangan Bencana, dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit. Huntara ini
dirancang berukuran 36 meter persegi dan dilengkapi fasilitas MCK.
Kedua,
untuk hunian tetap (huntap), pembangunan diusulkan menjadi tanggung jawab
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar warga korban bencana dapat
kembali tinggal secara layak dan aman dalam jangka panjang. (HJM)
#bencanaalam #aceh #prabowosubianto #Beritaterbaru #peristiwa
