(Saber Korupsi siap Bersinergi dengan Pemerintah, Kejagung, dan KPK,” ujar Herfiansyah)
JAKARTA Hero Jurnal Media — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap segala bentuk penyimpangan dan praktik korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Prabowo menyoroti masih adanya oknum pejabat BUMN yang diduga menyembunyikan aset negara dengan berbagai modus.
Menurut Presiden, pemerintah
baru-baru ini berhasil mengungkap aset negara senilai sekitar Rp1 triliun
yang sebelumnya tidak tercatat dengan jelas. Namun, ia menilai jumlah tersebut
hanyalah sebagian kecil dari potensi aset yang masih tersembunyi di balik
permainan kotor segelintir pejabat di perusahaan pelat merah.
“Masih ada yang mencoba bermain di
balik jabatan. Mereka pikir BUMN itu milik pribadi, padahal itu milik rakyat.
Saya sudah perintahkan, bersihkan segera semua yang terlibat,” tegas Prabowo.
Kepala Negara menekankan, perintah
pembersihan ini bukan sekadar imbauan, melainkan langkah konkret untuk
memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Ia juga mengingatkan direksi dan
komisaris agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola aset negara.
“Kalau masih ada yang berani
bermain-main, saya akan kerahkan Kejaksaan Agung dan KPK. Tidak ada kompromi
bagi yang mengkhianati amanah negara,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Presiden juga memohon dukungan dan
doa masyarakat agar pemerintahannya diberi keberanian serta ketegasan dalam
melawan segala bentuk penyelewengan. Ia berkomitmen membangun sistem
pemerintahan yang lebih bersih dan transparan di seluruh sektor, terutama di
lingkungan BUMN.
Sementara itu, Wakil Ketua Saber
Korupsi, Herfiansyah Radengkilo, saat diwawancarai oleh Hero Jurnal
Media, menyambut baik ketegasan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah
tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi kini menjadi prioritas
utama negara.
“Instruksi Presiden itu sangat
jelas. Pembersihan BUMN bukan hanya soal pergantian pejabat, tapi menyentuh
sistemnya agar tidak lagi memberi ruang bagi korupsi. Kami di Saber Korupsi
siap bersinergi dengan pemerintah, Kejagung, dan KPK,” ujar Herfiansyah.
Herfiansyah juga menambahkan bahwa
pembenahan BUMN perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk evaluasi terhadap
proyek-proyek besar dan pengelolaan keuangan agar lebih transparan.
“Korupsi di BUMN sering kali terjadi
karena lemahnya pengawasan dan sistem yang longgar. Ini saatnya dibenahi
total,” tambahnya.
Langkah Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menegakkan integritas dan profesionalisme di seluruh BUMN, sekaligus mengembalikan fungsi perusahaan negara sebagai penggerak ekonomi nasional yang bersih dan berdaya saing tinggi. (HJM)
