 |
| Jokowi akan kirimkan tim dari BPK dan BPKP untuk memeriksa dana desa. |
Parimo, 04 Maret 2024
Jokowi: Pembangunan Desa Adalah Indikasi Kurangnya Korupsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pentingnya pembangunan di tingkat desa sebagai indikator integritas dan pengelolaan keuangan yang baik. Sejak 2015 hingga tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 539 triliun untuk 74.800 desa di seluruh Indonesia. Meski demikian, Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur desa masih perlu peningkatan signifikan.
Jokowi menyebutkan bahwa meskipun telah dibangun sejumlah jalan desa dengan total panjang 326 ribu kilometer, angka tersebut masih jauh dari memadai. Rata-rata setiap desa hanya memiliki jalan sekitar 4 sampai 5 kilometer, yang menurutnya masih sangat kurang.
Selain jalan desa, dana desa juga dialokasikan untuk pembangunan 6.400 embung desa. Jokowi menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Ia meminta para tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk memeriksa dengan seksama apakah pembangunan tersebut sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disalurkan.
Jokowi menyoroti bahwa ketika ada desa yang tidak melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, embung, atau irigasi, hal tersebut menjadi indikasi adanya potensi korupsi di tingkat desa. Untuk menindaklanjuti, Presiden mengumumkan bahwa pemerintah akan mengirim tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap desa-desa yang tidak memanfaatkan dana desa dengan baik.
Dana desa yang disalurkan pemerintah juga dimanfaatkan untuk membangun pasar desa. Jokowi menekankan bahwa keberadaan pasar desa adalah indikator keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Sejauh ini, telah dibangun 14 ribu pasar desa di berbagai penjuru Indonesia.
Dengan langkah-langkah tegas ini, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah serius dalam memastikan dana desa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat akan diterapkan, dan kepala desa yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Bapak ibu, coba lihat cek ada gak barangnya yang namanya pasar desa atau Irigasi, kalau gak ada hati-hati kepala desanya,” Ujar Jokowi, Sebelum menutup pembicaraannya. ( HJM )
