Jakarta, HERO Jurnal Media – Pemerintah Tegas Awasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak
tegas pihak perbankan yang diduga bermain-main dalam penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Sikap keras ini disampaikan setelah muncul banyak keluhan dari
daerah mengenai habisnya kuota KUR dan adanya permintaan agunan tambahan yang
tidak sesuai aturan.
Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11), sejumlah anggota DPD mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM di daerah mengaku tak bisa lagi mengakses KUR karena dikatakan “kuota sudah habis.” Padahal, menurut data resmi dari Kementerian Keuangan, dana KUR nasional masih tersisa cukup besar.
“Itu informasi yang keliru. Dari catatan kami, dana KUR sebesar Rp284
triliun baru tersalurkan Rp228 triliun. Artinya masih ada hampir Rp60 triliun
yang belum terserap,” jelas Menkeu Purbaya dengan nada heran.
Bank Diduga Bermain, Menkeu Siapkan Investigasi
Sejumlah anggota DPD RI menduga bahwa persoalan ini terjadi karena
pihak bank cabang di daerah tidak menyalurkan dana yang seharusnya telah
disiapkan. Ada pula laporan bahwa bank di beberapa wilayah memberikan informasi
menyesatkan kepada pelaku usaha kecil.
“Di lapangan banyak yang mengaku kuota sudah habis, padahal dana
nasional masih ada. Ini mencurigakan, jangan-jangan memang ada bank yang
main-main,” ujar Purbaya.
Laporan serupa datang dari Sumatera Barat, di mana pimpinan cabang
salah satu Bank Himbara dikabarkan menyatakan dana Rp200 triliun yang
disediakan pemerintah bukan untuk KUR. Situasi ini membuat para pelaku usaha
semakin bingung dan kehilangan akses terhadap pembiayaan yang seharusnya
menjadi hak mereka.
Masalah Agunan, UMKM Takut Ajukan KUR
Selain kuota yang dikatakan habis, muncul pula keluhan mengenai praktik
bank yang meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta—padahal kebijakan
pemerintah dengan tegas melarang hal tersebut.
“Di NTB, pelaku UMKM takut mengajukan KUR karena diminta jaminan
tambahan, meski pinjaman mereka di bawah Rp100 juta,” ungkap salah satu anggota
DPD dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal ini, Menkeu menegaskan akan melakukan investigasi
menyeluruh terhadap implementasi KUR di lapangan. Ia memastikan bahwa pihak
bank yang terbukti menyimpang akan dikenakan sanksi keras.
“Kalau memang ada yang main-main, saya tidak akan segan. Ini program
prioritas negara untuk membantu UMKM, bukan ajang mencari keuntungan sepihak,”
tegasnya.
Komitmen Pembenahan dan Dukungan Politik
Purbaya menutup rapat dengan komitmen untuk menertibkan seluruh proses
penyaluran KUR agar tepat sasaran. Ia juga meminta dukungan dari anggota DPD RI
apabila nantinya muncul kegaduhan dari pihak-pihak
yang tidak terima dengan langkah investigasi tersebut.
“Kita akan bereskan semuanya. Tapi kalau nanti ada yang ribut karena
penyelidikan ini, saya minta Bapak dan Ibu anggota DPD ikut mendukung saya,”
ujarnya menutup rapat. (HERO Jurnal Media)
#menkeu #purbaya #kur #bankindonesia #beritaterbaru #keuangan #anggarandaerah #beritanasional
