JAKARTA - HERO Jurnal Media,- Presiden Tegaskan Uang Rakyat Harus Kembali untuk Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menyatakan
bahwa dana hasil pengembalian dari tindak pidana korupsi akan dimanfaatkan
untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru,
di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan
bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi koruptor untuk kembali menikmati
hasil kejahatannya. Ia berkomitmen agar uang negara yang berhasil diselamatkan
benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya
dikorupsi, setelah diambil negara, saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan
lagi. Jadi saya minta bantu semua rakyat, jangan kasih ruang bagi koruptor.
Uang itu akan kembali untuk kita semua, untuk rakyat,” tegas Presiden.
Pajak dan Subsidi sebagai Bentuk Kehadiran Negara
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo
juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan pemerintah berasal dari
rakyat — terutama melalui pajak. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus penuh
tanggung jawab.
Ia mencontohkan bagaimana negara
turut hadir dalam menanggung beban transportasi publik. Berdasarkan penjelasan
Menteri Perhubungan, seluruh layanan kereta api nasional saat ini mendapatkan
subsidi besar dari pemerintah.
Pemerintah Siap Tanggung Jawab atas Proyek Whoosh
Menepis kekhawatiran publik mengenai
pembiayaan proyek Whoosh, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu melunasi
utang proyek strategis tersebut. Ia bahkan menyebut pemerintah akan
menanggung pembayaran secara bertahap, sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
“Tidak usah khawatir soal Whoosh.
Saya sudah pelajari, dan tidak ada masalah. Pemerintah akan tanggung jawab
penuh. Kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujarnya dengan nada
meyakinkan.
Perbedaan Sikap dengan Kemenkeu
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya
Yudhi Sadewa sempat menyampaikan bahwa beban utang proyek kereta cepat
merupakan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat, bukan
langsung diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun,
Prabowo menilai bahwa pembayaran utang menggunakan dana hasil pengembalian
korupsi bukan berarti membebani APBN, melainkan mengoptimalkan aset negara
yang telah kembali ke kas publik.
Dengan pendekatan tersebut, Prabowo
berharap dana hasil penyelamatan korupsi bisa menjadi sumber pembiayaan yang
bermanfaat dan simbol nyata dari pemerintahan yang bersih.
“Uang yang dulu dicuri, sekarang
kita gunakan untuk membangun. Untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang,”
tutup Prabowo di hadapan para tamu dan jurnalis.
#Whoosh #beritaterbaru #updateberita #nasional #financial #prabowo #presiden #beritanasional
