Jakarta, HERO Jurnal Media,- Lembaga Sapu Bersih Korupsi (SABER KORUPSI) menyoroti adanya dugaan praktik tidak sehat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan laporan masyarakat, ditemukan indikasi adanya oknum-oknum pejabat yang meminta jatah untuk melancarkan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Wakil Ketua Umum SABER
KORUPSI, Herfiansyah Radengkilo, mengatakan bahwa praktik seperti ini sangat
mencederai semangat pemerintahan bersih yang tengah dijalankan Presiden Prabowo
Subianto.
"Kami menerima
banyak laporan dari masyarakat terkait adanya oknum pejabat yang meminta jatah
dalam pelaksanaan program BGN. Ini sangat bertentangan dengan visi dan semangat
bersih Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan,” ujar
Herfiansyah Radengkilo.
Herfiansyah juga
menyoroti fakta bahwa sebagian besar dapur MBG telah beroperasi meskipun belum
memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Fakta di lapangan
menunjukkan banyak dapur MBG yang belum memiliki sertifikat laik higienis namun
sudah berjalan. Kami menduga ada praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur
untuk mempercepat proses tersebut,” lanjut Herfiansyah.
Menurut data yang dirilis
CNN Indonesia (Rabu, 29 Oktober 2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan
Hindayana mengungkapkan baru 690 dari 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) yang telah memiliki SLHS, atau hanya sekitar 9 persen dari total dapur
MBG di seluruh Indonesia.
Dadan menjelaskan,
sertifikat ini penting untuk menjamin kebersihan dan kelayakan penyajian
makanan MBG. Kementerian Kesehatan juga telah menginstruksikan seluruh dinas
kesehatan untuk mempercepat penerbitan SLHS dalam waktu dua minggu.
Kepala Biro Komunikasi
dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menambahkan bahwa penerbitan
SLHS dilakukan berdasarkan Permenkes No. 17/2024 dan pedoman NSPK tentang
higiene sanitasi, dengan sejumlah persyaratan seperti uji laboratorium,
inspeksi lingkungan, serta pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan.
Sementara itu, Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh dapur MBG harus sudah
memiliki SLHS dalam waktu satu bulan.
"Saya dan Pak Dadan
(Kepala BGN) sudah menargetkan paling lama satu bulan agar seluruh SPPG sudah
memiliki SLHS,” ujar Budi, dikutip dari CNN Indonesia.
Herfiansyah Radengkilo
meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait sistem pengawasan dan
transparansi pelaksanaan program MBG.
"Kami mendesak
Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas semua
pihak yang terlibat dalam praktik-praktik semacam ini. Program gizi nasional
harus dijalankan secara bersih, profesional, dan sesuai aturan,” tegas
Herfiansyah.
SABER KORUPSI berkomitmen
untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan jujur,
transparan, dan berpihak kepada rakyat tanpa kepentingan pribadi.
"Program Makan
Bergizi Gratis adalah langkah baik Presiden untuk rakyat. Jangan biarkan
oknum-oknum merusak niat mulia tersebut,” pungkas Herfiansyah Radengkilo.
#korupsi #saberkorupsi #mbg #berita #peristiwa #beritanasional #kpk
Sumber tambahan:
CNN Indonesia — “Baru 690Dapur MBG yang Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi”, Rabu, 29 Okt 2025.
