Jakarta, Hero Jurnal Media – 12 September 2025
Lembaga SABER KORUPSI mendesak Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi
terkait pengelolaan kuota haji di Indonesia. Permintaan ini disampaikan sebagai
bentuk keprihatinan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan
ibadah yang menyangkut kepentingan umat.
Wakil Ketua Umum SABER KORUPSI, Herfiansyah Radengkilo, dalam wawancara dengan Hero Jurnal Media di kantor SABER KORUPSI Jakarta pada 11 September 2025, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji harus dijaga.
“Ibadah haji adalah rukun Islam yang sangat
sakral. Tidak boleh ada praktik-praktik korupsi yang mencederai kepentingan
jamaah. Kami meminta KPK untuk turun tangan melakukan penyelidikan secara
menyeluruh,” tegasnya.
Menurut SABER KORUPSI, indikasi permainan dalam distribusi kuota haji, mulai dari pemberian prioritas yang tidak transparan hingga dugaan jual-beli kuota, berpotensi merugikan masyarakat luas, terutama calon jamaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun.
Lebih lanjut, lembaga tersebut menekankan bahwa penegakan hukum secara tegas terhadap kasus ini akan menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga terkait.
“Jika dibiarkan, praktik korupsi dalam kuota
haji akan terus merugikan rakyat. Oleh karena itu, KPK harus menunjukkan
ketegasannya,” tambah pernyataan SABER KORUPSI.
SABER KORUPSI juga menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan data, informasi, maupun pengawasan masyarakat untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan. (HJM)
