Donggala — Komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran ilegal kembali ditegaskan melalui kegiatan bertajuk “Cegah TPPO, Bermimpi Besar, Bergerak Legal” yang digelar di Sulawesi Tengah.
Bupati Donggala, Vera E. Laruni, turut hadir dalam kegiatan penting ini sebagai wujud nyata dukungan terhadap upaya kolektif dalam memberantas TPPO dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peluang kerja yang aman dan legal.
Acara ini diisi dengan sosialisasi peluang kerja, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar pihak terkait, serta deklarasi pencegahan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama lintas sektor dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, antara lain Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.; Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.; Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Agus Nugroho; serta seluruh jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah.
Dalam keterangannya, Bupati Vera E. Laruni menyampaikan bahwa Kabupaten Donggala mendukung penuh upaya pencegahan TPPO dan pengiriman pekerja migran ilegal. Ia menegaskan pentingnya memberikan akses informasi dan fasilitas yang mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bekerja secara legal dan aman.
“Kita ingin masyarakat Donggala bisa bermimpi besar dan bergerak maju tanpa harus mengambil jalur yang berisiko. Melalui kerja sama ini, semoga tidak ada lagi warga kita yang menjadi korban perdagangan orang,” tegas Bupati Vera.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi simbolik, tetapi menjadi langkah awal yang konkret dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang aman, adil, dan bermartabat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Donggala. (HJM)
